Tuntut Transparansi DD, Puluhan Warga Mentebah Datangi Kantor Desa

KAPUAS HULU, Uncak.com - Puluhan warga desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mendatangi Kantor Desa Nanga Mentebah, Senin (9/10/2017).

Kedatangan puluhan warga ini didasari dengan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Nanga Mentebah terhadap pengelolaan keuangan DD tahap pertama (1), tahun 2017.

Kedatangan puluhan warga tersebut untuk mempertanyakan dan menuntut ketidak transparansian terhadap warga masyarakat Desa Nanga Mentebah atas pengelolaan DD. Sebab selama ini warga menduga bahwa pemerintah Desa Nanga Mentebah tidak transparan dan terkesan tertutup dalam penggunaan dan pengelolaan serta realisasi terhadap anggaran DD tahap 1, tahun 2017.

Kedatangan warga ini diterima dengan baik oleh Sekretaris desa (Sekdes) Nanga Mentebah Jurusman beserta perangkat desa lainnya. Hadir pula Kapolsek Mentebah IPTU Surarso beserta empat orang anggotanya.

Yusuf, salah satu warga yang turut hadir, menyatakan bahwa kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan terkait transparansi keuangan DD yang dikelola oleh pemerintah desa Nanga Mentebah.

"Kedatangan kami ke kantor desa ini untuk mempertanyakan sampai dimana pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menggunakan anggaran DD tahap 1, tahun 2017, sebab kami belum melihat secara signifikan pembangunan terutama pembangunan fisik dari keuangan DD tahap 1, tahun 2017 yang telah diterima oleh pemerintah desa," ujar Yusuf kepada uncak.com ketika ditemui di kantor desa Nanga Mentebah, Senin.

Menurut Yusuf, pengelolaan DD di desa Nanga Mentebah ini, jauh dari kata transparan terhadap masyarakat. Terbukti dari baliho yang dipampang, tidak tertera rincian pelaksanaan pembangunannya. 

"Baliho yang dipampang layaknya seperti desa-desa lainnya, tapi khusus untuk desa Nanga Mentebah, pada baliho tersebut tidak disertai dengan rincian pelaksanaan pembangunan, ada apa ini," ujar Yusuf penuh tanya.

Sementara itu, Hendra, warga desa Nanga Mentebah yang juga ikut bersama warga lainnya, menyatakan bahwa kecurigaan warga terhadap pengelolaan DD Nanga Mentebah ini sudah sejak lama.

"Sebenarnya warga sudah lama ingin mempertanyakan langsung kepada pihak pemerintahan desa, sebab sangat banyak kejanggalan-kejanggalan, baik dari pengadaan barang inventaris yang nominalnya besar tapi tidak sesuai dengan barang yang ada maupun pembangunan fisik sederhana saja namun nilai anggarannya besar," ungkapnya.

Ditambahkan Hendra, bahwa dia sangat heran kepada perangkat desa maupun pegawai-pegawai lainnya di desa tersebut, sebab ketika ditanya sudah sejauh mana realisasi DD, mereka semua menjawab tidak mengetahui. "Pegawai dan perangkat desa saja tidak mengetahui, apalagi masyarakat. Yang mengetahuinya cuma TPK dan Kades saja," kata Hendra sambil disertai dengan tertawa, sehingga warga lainnya juga ikut tertawa karena merasa sangat lucu, sebab perangkat desa dan pegawai desa lainnya tidak mengetahui selain TPK.

Pada kesempatan tersebut, Jamaan, selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang juga merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Nanga Mentebah menjelaskan kepada seluruh warga yang datang ke kantor desa tersebut.

Dijelaskan Jamaan, bahwa terkait pembangunan di desa Nanga Mentebah, baik pembangunan fisik maupun non fisik dengan menggunakan dana yang bersumber dari DD tahap 1, tahun 2017, dananya baru dilakukan pencairan sebesar 60 persen, masih tersisa 40 persen lagi yang belum dicairkan.

"DD untuk tahap 1, tahun 2017, pencairannya baru 60 persen, artinya masih tersisa 40 persen yang belum dicairkan. Adapun pembangunan yang sudah dilaksanakan dari DD yang 60 persen tersebut diantaranya yakni pengadaan tong tempat Penampungan Air Hujan (PAH), tempat tambatan perahu, pemasangan lantai keramik di gedung serbaguna dan pengadaan dua (2) unit mesin pompa air," terang Jamaan.

Meskipun sudah dijelaskan oleh Jamaan, namun sebagian warga yang datang masih terlihat belum sepenuhnya merasa puas dengan penjelasan tersebut. "Meski sudah dijelaskan, kami tidak akan mudah percaya begitu saja. Kami berharap pihak KPK turun langsung untuk melakukan audit," kata Wahyu singkat.

Kedatangan warga tersebut berlangsung aman dan tertib, namun mereka berjanji tidak akan berhenti sampai disitu saja, melainkan akan terus mengawasi pengelolaan DD. Apabila pemerintahan desa terbukti melakukan penyelewengan, maka mereka tidak akan segan-segan untuk melaporkannya langsung ke Call Center KPK maupun pihak terkait lainnya. Warga juga sangat menyayangkan ketidakhadiran Kades disaat mereka membutuhkan penjelasannya. [Noto]