PDIP Kalbar Nilai Hasil Survei Pilkada Kalbar Merupakan Kejahatan Akademik

PDIP Provinsi Kalbar saat gelar konpers terkait hasil survei kedua lembaga pada Pilgub Kalbar

KAPUAS HULU, Uncak.com - PDIP Provinsi Kalbar menyebut hasil Survei LSI Denny JA dan Poltracking tentang hasil Pilgub Kalbar 2018 merupakan kejahatan akademik.

“Metode survei baru bisa dikatakan bernilai akademik bila data survei itu diintegrasikan dengan data observasi. Dalam konteks Pilkada Kalbar, data observasi itu harus meliputi wilayah keseluruhan Kalbar,” kata Ketua DPD PDIP Kalbar Cornelis saat konpers di Sekretariat DPD PDIP Kalbar, Sabtu (30/6/2018) siang.

Dijelaskan Cornelis, ada empat komponen alasan yang menyebabkan metode survei seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pertama, coverage error. Ini merujuk pada luasnya respondent yang harus dicakup dalam survei. Misalnya Pilkada Gubernur Kalbar ada sekitar 11.500 TPS. Tetapi survei untuk QC hanya mensurvei 350 TPS. Ini berarti kurang dari 5% populasi respondent maka jelas ini tidak bisa diterima secara akademik yang datanya solid.

Kedua, sampling error. Ini merujuk pada sistim sample random yang seharus merata, bukan berpusat pada tempat tertentu yang akhirnya tidak mewakili respondent yang luas.

“Apakah sistim random sample yang dibuat oleh kedua lembaga survei di atas benar-benar disebar? Atau hanya ambil sample pada tempat-tempat tertentu saja? Kalau tidak mewakili semua wilayah dalam sistim randomnya maka data yang dihasilkan itu manipulatif dan tidak bisa diterima secara akademik,” terang Cornelis.

Ketiga, non response error. Ini merujuk pada data tidak dikumpulkan mewakili semua respondent yang sedang menjadi objek penelitian. Dari jumlah TPS yang jadi sampling responden sebanyak sekitar 350 an TPS maka jelas error itu terjadi dan tidakbisa diterima secara akademik.

Keempat, measurement error. Ini merujuk pada motivasi peneliti dalam menafsirkan atau menggiring hasil survei terserah si peneliti.

Dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, jelas sekali bahwa kedua lembaga survei itu adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran hasil survei pasti bias demi kepentingan diri mereka sendiri.

“Sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik. Jangankan bernilai akademik, ini survei jelas kejahatan akademik,” tegasnya.

Menurut Nadler sambung Cornelis akademik adalah proses dimana kita mengetahui sebuah kebenaran.

Tetapi, yang dilakukan oleh survei kedua lembaga LSI dan Poltracking adalah proses untuk membenarkan hipotesis diri sendiri atau membuat benar diri sendiri, dalam hal ini kebenaran pasangan kami menang.

“Akhirnya klaim yang menyebut bahwa pasangan Sutardmiji-Norsan sudah menang secara akademik adalah klaim yang membajak hak warga Kalbar yang tidak bisa dibenarkan,” tambah Cornelis.

Menurutnya warga Kalbar yang dibajak haknya dianggap bodoh dan dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip akademik. Itu juga berarti kejahatan kemanusiaan, pungkasnya. 

Rilis    : Tim Liputan

Editor : Amr