Recent comments

  • Breaking News

    Bupati Kapuas Hulu Hadiri Reses Anggota Komisi II DPR-RI Cornelis di Perbatasan

    Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, SH, beserta rombongan, saat menghadiri Reses ke-IV Anggota Komisi II DPR-RI dan Banggar, yang juga Anggota Badan Pengawas Pembangunan Perbatasan, Drs. Cornelis, MH.
    KAPUAS HULU, Uncak.com - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, SH, bersama beberapa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadiri Reses Anggota Komisi II, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan juga selaku Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan pada Komisi II DPR-RI, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, bertempat di Aula Pasar Badau, wilayah perbatasan RI-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kamis (22/4/2021).

    Reses Drs. Cornelis, MH itu, merupakan Reses yang ke-IV, Tahun Sidang 2020-2021.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Agato Limbat, mengucapkan terimakasih kepada Drs. Cornelis, MH, yang pada tahun 2021 ini berkenan melakukan Reses di Perbatasan RI-Malaysia Nanga Badau - Indonesia.

    Disampaikan Agato, beberapa data aktivitas di PLBN Nanga Badau dari tahun 2018 - 2021, dimana pada tahun 2019 - 2021 mengalami penurunan aktivitas dikarenakan situasi Pandemi COVID-19, sehingga Pos Lintas Batas Negara, baik di Indonesia maupun di Malaysia, ditutup.

    Selain itu, kata Agato, banyak pula pedagang yang tutup karena sepinya pengunjung akibat Pandemi COVID-19.

    Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyatakan, Kapuas Hulu memiliki berbagai permasalahan khususnya di perbatasan, diantaranya kondisi sebagian wilayah perbatasan yang masih terisolir dan tertinggal serta terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih memfokuskan program-program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat perbatasan, baik dari sisi kehidupan berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan akses terhadap berbagai pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan.

    Selain itu, kata Sis, sapaan karib Fransiskus Diaan, pemerintah juga berupaya dari sisi produktivitasnya melalui berbagai program peningkatan keterampilan, penguatan modal, infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya.

    Pada kesempatan itu pula, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan secara langsung kepada Anggota Komisi II DPR-RI, Drs. Cornelis, MH, bahwa ada daerah di perbatasan, dengan kondisi infrastrukturnya yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah Kabupaten dikarenakan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

    "Melalui kegiatan ini, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat Kapuas Hulu, khususnya masyarakat Kecamatan Puring Kencana, saya mohon perhatian dari Pemerintah Pusat, untuk memperhatikan jalan dari Simpang Empat Empanang - Puring Kencana," kata Bupati.

    Bupati juga menyampaikan kepada peserta Reses, bahwa Kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Sintang, saat ini mengalami peningkatan penyebaran kasus COVID-19, dengan status zona merah. Oleh sebab itu, Sis menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar selalu menerapkan protokol kesehatan.

    "Jangan main-main dengan COVID-19," tegas Sis.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Anggota Badan Pengawasan Pembangunan Perbatasan pada Komisi II DPR-RI, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, menyatakan, salah satu mitra kerjanya di DPR-RI adalah bagian perbatasan.

    "Jadi, tugas saya ini mengawasi segalanya yang ada di perbatasan ini," terang Cornelis.

    Cornelis berharap, dengan diadakannya Reses tersebut, yang dengan memantau secara langsung, serta mendengar langsung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun dari Pemerintah Daerah, dirinya akan mendorong usulan, yang nantinya akan ia sampaikan ke Pusat.

    Adapun peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya yakni Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Kepala Balai Perhubungan Transportasi Darat, Kepala Balai PUPR Wilayah Kalbar, dan jajaran OPD terkait. [Hms/Noto]

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Uncak

    Post Bottom Ad

    Uncak