Recent comments

  • Breaking News

    Bupati Darwis Targetkan Opini WTP Dimasa Kepemimpinannya

    Kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 baru-baru ini, di Aula Kantor Bupati setempat.
    BENGKAYANG, Uncak.com - Selama bertahun-tahun, laporan keuangan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bertahan pada Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

    Atas dasar itulah, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, dalam masa kepemimpinanya menargetkan agar status tersebut dapat berubah menjadi lebih baik.

    Namun, target tersebut tidak akan tercapai dengan mudah apabila semua pihak tidak terlibat.

    "Kita perlu kerja keras, untuk bisa mencapai Opini yang lebih tinggi, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Sebastianus Darwis, saat membuka kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 baru-baru ini, di Aula Kantor Bupati setempat.

    Menurutnya, hal yang pertama, yang menyebabkan hasil minor yang selama ini diperoleh, disebabkan oleh tata kelola pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kurang transparan.

    Sedangkan faktor kedua, yakni pengelolaan aset yang kurang baik.

    Oleh karena itu, kata Darwis, pengelolaan aset yang baik menjadi penekanan utama.

    "Saya minta Sekretaris Daerah (Sekda), invetarisir aset yang dimiliki Pemkab. Ini yang harus kita kerjakan, baik aset bergerak maupun aset tetap," tegasnya.

    Diuraikan Darwis, pada masa lalu, permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah, dimana masih banyak yang tidak terinventarisir dengan baik.

    "Dengan alasan inilah saya meminta kepada Sekretaris Daerah agar segera membentuk tim inventarisir aset sehingga dalam waktu dekat ini dapat bergerak cepat menelusuri aset-aset milik daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jika sudah terinventarisir dengan baik, maka hal itu akan memudahkan pelaporan dan  pemanfaatannya," terangnya.

    Darwis mencontohkan aset bergerak, misalnya, setelah ditelusuri dan terinventarisir, kalau sudah rusak, bisa dilaporkan dan bisa dilelang supaya tidak terjadi pemborosan.

    "Demikian pula dengan aset tetap, tanah. Kita harus telusuri, tahun berapa belinya, siapa-siapa pejabat yang melakukan itu, di mana letaknya, berapa luasannya, ini yang kita telusuri. Apabila ini dapat kita tempuh di semua OPD maupun di Kecamatan, maka saya yakin opini laporan keuangan kita akan lebih baik," ujar Mantan Ketua DPRD Bengkayang 2009-2014 itu.

    Ia menegaskan, disamping pengelolaan aset, pengelolaan keuangan juga merupakan hal terpenting dalam pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, agar semua OPD, Kecamatan hingga tingkat Desa supaya betul-betul mengelola sistem keuangan dengan baik dan transparan. Apalagi saat ini, pelaporan sudah didukung dengan kemudahan teknelogi, salah satunya dengan adanya SIPD. Jadi, ini harus menjadi perhatian serius oleh seluruh OPD, para Camat, Lurah hingga tingkat Desa," tegas Bupati Darwis, yang akrab disapa SDR, yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan itu.

    Lebih lanjut Darwis meminta, selama masa pemeriksaan berlangsung, seluruh OPD diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang bisa mempercepat pemeriksaan dan mempercepat tindaklanjut dari pemeriksaan, dimana, lanjut dia, saat ini capaian sudah cukup baik, yakni 70.20 persen, yang artinya tinggal 5-6 persen lagi, bila perlu dinaikkan lebih tinggi lagi sehingga status laporan WTP mampu dicapai.

    Adapun kendala yang dialami di tahun-tahun sebelumnya, jelasnya, seperti adanya temuan di OPD, termasuk OPD besar seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, perlu ditindaklanjuti, baik tata kelola keuangannya maupun aset.

    Terakhir, SDR menyatakan, sedikit polemik yang dihadapi dalam tata kelola yang dimaksud oleh perwakilan BPK-RI, seperti adanya Kepala OPD yang pindah, sehingga yang bersangkutan tidak mau memberikan informasi kepada Kepala OPD yang menggantikannya, malah lebih celaka lagi, OPD-nya pindah, kendaraannya juga ikut pindah.

    "Ini jangan sampai terjadi lagi. Boleh saya katakan di sini, syukur-syukur kantornya tidak bisa pindah, jika kantor bisa pindah mungkin ikut dia juga," ungkapnya.

    Penulis                : Humpro/Rendi

    Editor/Publikasi: Noto Sujarwoto

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Uncak

    Post Bottom Ad