Ironis, Gebrakan Direksi PT. UKM Kapuas Hulu Demi Selamatkan BUMD Mendapat Tekanan

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum pada BUMD PT. UKM Kapuas Hulu, Flora Dorosari, S.Psi, melakukan cek untuk memastikan prosedur dijalankan sesuai SOP Pertamina saat bongkar muat minyak dari truk tangki ke tangki pendam SPBU, pada transportir nakal (sebelum pergantian transportir diputuskan oleh PT. Elnusa Petrofin), 24 November 2022.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Penutupan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 65.787.002, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Uncak Kapuas Mandiri (UKM) Kapuas Hulu, yang terletak di Jalan Lintas Selatan, Desa Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat itu hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Hiruk pikuk penutupan sementara terhadap SPBU PT. UKM Kapuas Hulu milik Pemerintah Daerah setempat itu tidak dapat dipungkiri, dimana penutupan yang dilakukan pada Senin, 31 Juli 2023 lalu itu mendapat beragam persepsi dari warga.

Sebagaimana diketahui, penutupan sementara itu dilakukan dengan alasan sedang dalam evaluasi, lantaran kondisi keuangan melemah sehingga akan dilakukan restrukturisasi management dan organisasi terhadap perusahaan plat merah tersebut.

Penutupan tersebut jelas membuat sejumlah masyarakat kecewa, sebab akan semakin sulit untuk mendapatkan BBM di wilayah itu.

Mirisnya, sejak perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. UKM Kapuas Hulu tersebut beroperasi, yakni pada tahun 2016 silam, selalu mengalami kerugian alias tidak pernah untung, dimana beban operasional perusahaan yang terlalu besar merupakan salah satu penyebab dari perusahaan tersebut terus merugi dan pada akhirnya collapse,

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum pada BUMD PT. UKM Kapuas Hulu, Flora Dorosari, S.Psi, bersama SBM Pertamina Sintang, setelah melakukan koordinasi sebanyak dua kali, yaitu pada Oktober dan November, yang akhirnya pada Desember 2022 surat permohonan pergantian transportir direspon dan dikabulkan, dengan justifikasi terkait penyelewengan subsidi solar yang dilakukan oknum karyawan bersama transportir yang merugikan perusahaan, Sintang, 15 Desember 2022.

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum pada BUMD PT. UKM Kapuas Hulu, Flora Dorosari, S.Psi, menceritakan sekelumit permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat dirinya baru menjabat satu bulan sebagai Direksi kala itu, dimana ia melaporkan kondisi real atau kondisi yang sesungguhnya kepada pemegang saham.

"Waktu saya melaporkan kondisi real perusahaan kepada pemegang saham saat itu, saya menyampaikan prediksi saya, bahwa tujuh sampai delapan bulan ke depan, perusahaan akan gulung tikar, karena keuangan mulai melemah, dimana kondisi keuangan tidak mampu menutupi biaya operasional," ujar Flora kepada awak media ini, Jumat (04/08/2023).

Audiensi bersama Komisi B, untuk menjadwalkan RDP PT. UKM, dalam rangka menyampaikan kondisi keuangan perusahaan, dan kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi di PT. UKM, di ruang komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau, 24 Februari 2023.

Flora memaparkan, saat ia masuk ke PT. UKM Kapuas Hulu kala itu, keuangan yang dikelola hanya tinggal Rp512 juta lebih (disertai data dan rinciannya), dimana uang tersebut merupakan sisa dari penyertaan modal sebesar Rp4 miliar yang dikeluarkan pada 2017 lalu (penyertaan modal kedua).

"Selain itu, kami juga diwarisi utang dari Direksi yang lama sebelum kami menjabat, dimana utang tersebut atas pembelian minyak OPD dan utang pihak ketiga, serta utang karyawan, dengan total Rp379 juta lebih," papar Flora.

Koordinasi menindaklanjuti kecurangan penyaluran subsidi solar di SPBU PT. UKM yang dilakukan oleh oknum karyawan bersama transportir dan kasus pemalsuan dokumen  yang dilakukan oleh transportir pada Pertamina Sintang, 7 Februari 2023.

Tak hanya itu, kata Flora, perusahaan juga harus membiayai beban operasional untuk gaji karyawan, Direksi dan Komisaris, dengan jumlah perbulannya yaitu sebesar Rp86 juta lebih, ditambah lagi biaya operasional lainnya seperti BPJS ketenagakerjaan, listrik, air dan yang termasuk dalam beban administrasi dalam laporan pembukuan bulanan, sehingga total biaya operasional yaitu sebesar Rp124 juta lebih, sedangkan pendapatan perusahaan dari SPBU tersebut rata-rata perbulannya sebesar Rp73 jutaan.

"Dengan besarnya pengeluaran untuk operasional perusahaan, sementara pendapatan perbulannya kecil, sudah tentu perusahaan mengalami defisit sebesar Rp50 jutaan (total setelah ditambah beban pajak bunga dan beban administrasi bank), sehingga sebagai upaya awal yang kami lakukan adalah memangkas karyawan, tapi urung (batal), karena kami mendapat tekanan dari berbagai pihak," tutur Flora.

Koordinasi terkait justifikasi pergantian transportir sesuai dengan surat permohonan pergantian transportir karena kasus penyelewengan subsidi solar sesuai dengan surat yang ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Barat, 8 Februari 2023.

Wanita yang baru menjabat satu tahun itu menyatakan, defisit anggaran terhadap perusahaan tersebut sudah terjadi jauh sebelum dirinya ditetapkan sebagai Dewan Direksi pada tanggal 3 Agustus 2022 lalu, sehingga selaku Dewan Direksi yang baru, ia merasa sangat butuh dukungan penyertaan modal kembali. Namum, kata Dia, saat itu pemegang saham menyatakan tidak yakin bahwa DPRD Kabupaten Kapuas Hulu akan setuju mengenai penyertaan modal kembali untuk PT. UKM tersebut.

"Bahkan, kondisi melemahnya keuangan perusahaan ini selain sudah pernah kami sampaikan kepada pemegang saham, juga sudah kami sampaikan kepada Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dimana saat itu kami baru menjabat satu bulan, tapi terkait penyertaan modal ini tidak ditanggapi,"  terang Flora.

Pertamina Balikpapan, 9 Februari 2023.

Flora kembali mengulas yang terjadi, bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) sendiri pernah menyampaikan kepada tiga Direksi, bahwa Pemerintah Daerah sedang mengalami defisit anggaran.

Padahal, kata Flora, dari modal dasar PT. UKM sebesar Rp15 miliar, masih tersisa Rp2 miliar, 980 juta yang belum dicairkan, karena Rp12 miliar, 20 juta sudah disetor dan ditempatkan pada tahun 2015 sejak pendirian dan tahun 2017 penambahan penyertaan modal untuk mendukung lima rencana bisnis, terkait pengadaan barang dan jasa pada PT. UKM Kapuas Hulu diantaranya pengurusan ijin transportir, keagenan gas LPG, pengadaan truk tangki BBM, satu unit pick up dan stau unit mobil dinas.

"Namun, dari lima item rencana bisnis tersebut, hanya satu yang terealisasi yaitu satu unit mobil dinas seharga Rp330.300.000," ulas Flora.

Ke Ditjen Migas, 13 Februari 2023.

Menurut Flora, berdasarkan data, selain beban operasional yang membengkak, penyebab kerugian sejak awal perusahaan beroperasi juga adalah kasus penyelewengan subsidi solar yang terjadi sejak tahun 2017 lalu.

"Ini temuan saya selaku Direktur Keuangan, bersama Direktur Pemasaran, selama sebulan menjabat, dan sudah kami laporkan kepada para pemangku kepentingan, namun upaya yang kami lakukan sia-sia, karena mengganti oknum transportir 'nakal' yang selama ini bekerjasama dengan oknum karyawan mendapat intervensi. Bahkan, kami hendak melakukan pemecatan terhadap oknum karyawan yang melakukan kecurangan dalam penyaluran solar pun dihalangi oleh pemegang saham PT. UKM sendiri, sehingga akibat mengganti transportir tersebut, kami (tiga Direksi) mendapat tekanan," bebernya.

Flora kembali membeberkan, bahwa tekanan tersebut disampaikan oleh oknum Asisten pribadi pemegang saham dan Asisten Perekonomian, pada tanggal 24 Desember 2022 lalu (ada bukti percakapan via pesan WhatsApp).

Adapun bunyi pesan WhatsApp oknum Asisten pribadi pemegang saham tersebut dalam bahasa daerah Kapuas Hulu yakni "Nusah kian kak ganti pengangkutan E, iya yak dari awal bantu sentua, kian kena ganti Nanak", yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu "Jangan kalian ganti pengangkutan E (inisial oknum transportir 'nakal' yang hendak diganti), dia itu dari awal bantu pemegang saham, kalian kena ganti nanti" (red).

"Kemudian saya bersama Direktur Pemasaran dan Operasional dipanggil menghadap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas Hulu pada tanggal 17 Januari 2023, beliau menyampaikan pesan dari pemegang saham bahwa "Apa boleh buat transportir sudah diganti, tapi jangan coba-coba kacau E"," kata Flora menirukan perkataan oknum Asisten Perekonomian.

Padahal, lanjut Flora kembali mengulas, ironisnya lagi, kecurangan yang dilakukan dalam penyelewengan subsidi BBM jenis solar sebanyak lima tangki oleh oknum transportir tersebut, berlangsung sejak tahun 2017 silam, yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp14 miliar, 280 juta, namun anehnya mengapa mesti dibela dan seakan-akan kejahatannya berupaya untuk dilindungi (ditutupi).

"Ada apa di balik semua ini," tanya Flora.

Selain melakukan kecurangan dalam penyaluran subsidi solar, sebut Flora, oknum transportir 'nakal' tersebut juga melakukan pemalsuan dokumen milik perusahaan.

"Berbagai upaya untuk menyehatkan BUMD PT. UKM Kapuas Hulu ini sudah kami lakukan, bahkan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu digelar, kami sudah menyampaikan permasalahan terkait penyelewengan subsidi solar ke Pertamina ini sejak Oktober hingga Desember 2022. dalam upaya pergantian transportir dan upaya mengembalikan kerugian perusahaan sejak November, dimana kami berharap bisa berkoordinasi dengan pemegang saham, yang pada akhirnya kami surati, namun tidak ditanggapi, sehingga pada awal Februari 2023, saya bersama Direktur Pemasaran dan Operasional menghadap Pertamina Sintang," timpal Flora.

Setelah ke Pertamina Sintang, tutur Flora, kemudian ke kantor Gubernur Kalimantan Barat, sampai pada akhirnya direkomendasikan untuk melakukan audit investigasi melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kemudian kami teruskan permasalahan ini ke Pertamina dan Elnusa Petrofin Balikpapan, bahkan sudah sampai ke BPH Migas, guna mendapatkan dukungan dan solusi terbaik untuk menindaklanjuti kasus kecurangan di SPBU tersebut," ungkap Flora.

Selain itu, tambah Flora, upaya melakukan audit investigasi sudah pula ia laporkan ke Komisaris perusahaan, namun Komisaris memutuskan untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit.

"Sampai pada akhirnya berbagai upaya sudah kami lakukan, setelah melakukan audiensi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, barulah RDP PT. UKM digelar pada 29 Maret 2023 dan setelah upaya kami tidak direspon, barulah kemudian Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memutuskan untuk melakukan pemecatan terhadap seluruh karyawan, serta rencana pemberhentian Direksi yang disampaikan melalui surat Bupati.

"Dalam surat tersebut, pemberhentian Direksi merujuk pada UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 91 dan Pasal 105, namun dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan mendasar terkait rencana pemberhentian. Kalau pun alasannya adalah karena melemahnya keuangan perusahaan, ini sangat tidak masuk akal, karena kami masih memiliki sisa modal dasar sebesar Rp2 miliar, 980 juta yang belum direalisasikan oleh Pemda sehingga kami menduga bahwa rencana pemberhentian Direksi oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah respon dari Pemda atas upaya kami menggantikan transportir nakal waktu itu," duga Flora.

Flora kembali menegaskan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi, pihaknya sudah melaporkan kasus penyelewengan subsidi solar dan pemalsuan dokumen pada bulan Juni 2023 yang dilakukan oleh oknum karyawan PT. UKM bersama oknum transportir PT. Perintis ke jalur hukum.

"Saat ini proses sedang berjalan, tentunya kita berharap kebenaran akan terungkap dan keadilan di muka bumi ini ditegakkan," ungkap Flora. (Noto)