Nama Hendry Ch Bangun Sudah Masuk dalam Daftar Pengurus Baru PWI yang Dirancang Formatur Namun Ditolak
 |
| Menteri Komdigi, Meutya Hafid, saat menerima Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih, Atal S. Depari, Rabu kemarin. |
Atas hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengaku senang dan menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis tersebut.
"Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas," ujar Menteri Komdigi, saat menerima Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih, Atal S. Depari, Rabu kemarin.
Didampingi Wamen Komdigi, Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi berpesan agar PWI betul betul bersatu sehingga perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.
"Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun) agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali," pesan Meutya Hafid
Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepenguruasan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.
Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI hasil Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.
Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers, Dahlan Dahi.
Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025 lalu, terpilih secara demokratis yakni Dirut LKBN Antara, Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.
Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nantinya tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun dan kawan-kawan, di mana nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.
Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.
Direncanakan pelantikan pengurus akan dilangsungkan di Museum Pers Nasional, di Solo, akhir September 2025 mendatang.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dg PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yg masif agar para wartawan bekerja profesional dg terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Hendry Ch Bangun Tolak Tawaran Bergabung dalam Kepengurusan PWI Pusat Periode 2025-2030
Terpisah, Hendry Ch Bangun Hendry Ch Bangun menyatakan menolak tawaran untuk bergabung dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030.
Ia menegaskan tetap berada di luar struktur, meski menghargai ajakan yang datang, termasuk usulan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafidz sebagaimana diberitakan sejumlah media.
“Saya dihubungi dan diminta bergabung, tetapi memilih berada di luar struktur kepengurusan,” ujar Hendry Ch Bangun, Kamis (04/09/2025), sebagaimana dilansir sejumlah media.
Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023 itu menyebut, ada dua alasan utama di balik keputusannya.
Pertama, menurut Hendry, meski tidak berada di kepengurusan, ia sudah terbukti bisa berkontribusi bagi organisasi. Saat menjabat sebagai Anggota sekaligus Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, ia mengaku banyak membantu media anggota PWI agar terverifikasi, serta mendorong pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Lembaga Uji PWI dengan dukungan APBN.
“Bagi saya, membantu media teman-teman PWI menjadi terverifikasi adalah wujud tanggung jawab moral walau tidak menjadi pengurus. Begitu pula dengan usulan UKW PWI yang selalu mendapat jatah paling banyak, sesuai fakta bahwa anggota PWI adalah yang terbanyak dibandingkan konstituen Dewan Pers lainnya,” jelasnya.
Kedua, Hendry menolak bekerja sama dengan pihak-pihak yang sebelumnya menuduh dirinya melakukan penggelapan jabatan dan korupsi. Tuduhan itu, kata dia, sudah terbukti tidak benar setelah Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2) pada 4 Juni 2025.
“Saya difitnah, dizalimi, dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan selama lebih dari setahun, dengan pemberitaan masif dan sistematis. Terbukti tuduhan itu tidak benar. Namun mereka tidak pernah minta maaf atau mengakui bahwa mereka keliru. Bagaimana mungkin saya berada di satu kepengurusan dengan mereka,” tegas Hendry.
Ia juga berharap peristiwa pendongkelan dirinya dari jabatan Ketua Umum PWI Pusat oleh sejumlah oknum Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan pengurus PWI tidak terulang lagi. Menurutnya, konflik internal tersebut membuat program kerja organisasi terhenti dan merusak reputasi PWI di mata publik.
“Biarlah saya yang terakhir mengalaminya. Kalau berambisi menjadi Ketua Umum PWI Pusat, gunakan cara-cara yang sehat, sesuai PD/PRT PWI,” ujarnya.
Meski demikian, Hendry menyatakan mendukung penuh Ahmad Munir yang terpilih dalam Kongres Persatuan PWI untuk menjalankan amanahnya hingga 2030.
“Insya Allah semoga PWI maju dan dapat menjalankan fungsinya sebagai organisasi wartawan, tidak hanya tertua dan terbesar, tetapi juga terbaik,” tutur Hendry yang dikenal sebagai wartawan Harian Kompas selama 34 tahun itu. (Nt)
About ArtikelPublik
Tidak ada komentar