Penandatanganan Perjanjian Penguatan Fungsi Taman Nasional Antara BBTNBKDS dengan 16 Lembaga Mitra

Penandatanganan Perjanjian antara BBTNBKDS dan 16 Lembaga Mitra.

PUTUSSIBAU, Uncak.com - Dalam rangka mengoptimalkan pelestarian Biodiversity dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Perbatasan, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) terus berupaya, yakni  bekerjasama dengan 16 mitra, baik mitra dari Lembaga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Perguruan tinggi dan LSM, serta kelompok masyarakat lainnya.

16 mitra tersebut yakni, Disdikbud Kapuas Hulu, Fakultas Kehutanan UNTAN,  Fakultas Pertanian UNKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNKA, WWF Program Kalbar, PRCF Indonesia, Yayasan Riak Bumi, Yayasan Dian Tama, KABAN, Canopy Indonesia, Yok Kita Jelajah Khatulistiwa Tour and Travel, Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu, Lembaga Pengkajian Study Arus-Arus Informasi Regional, Yayasan Penyelamatan Orang Utan Sintang, APDS dan APMB.

Penandatangan perjanjian penguatan fungsi TNBK dan TNDS antara BBTNBKDS dengan 16 Lembaga yang menjadi mitra kerjasama ini berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (13/7/17).

Hadir dalam acara penandatanganan tersebut,yakni Dirjen Konservasi SDAE, Bupati Kapuas Hulu, Pejabat Eselon II Lingkup Setjen KLHK, para Wakil Eselon I Lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Hutsos dan Kemitraan Lingkungan, Perwakilan dari Bappenas, Menko Perekonomian, LIPI, para Pimpinan Lembaga Internasional/Donor dibidang lingkungan, diantaranya, TFCA Kalimantan, ADB Program HoB, GIZ-Forclime, ITTO, dan CIFOR.

Foto bersama.

Pada kesempatan ini, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada pihak KLHK, dalam hal ini BBTNBKDS dan seluruh Lembaga atau Instansi yang telah menjalin komunikasi, koordinasi serta memberi dukungan berupa pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya dibidang Lingkungan hidup, Konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Nasir berharap, melalui kerjasama yang baik antara BBTNBKDS dengan 16 mitranya tersebut, mampu mendorong tercapainya Visi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Menuju Kapuas Hulu yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis.

"Tentunya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai strategis Kapuas Hulu sebagai jantung Kalimantan, wilayah Perbatasan dan sebagai Kabupaten Konservasi yang pertama di Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Ir.Wiratno,M.Sc, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (SDAE), juga sangat mengapresiasi semua pihak, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan kepada BBTNBKDS, serta kepada seluruh mitra yang telah senantiasa menjalin Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama yang baik dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kspuas Hulu.

"Semua pihak dan seluruh elemen Bangsa Indonesia,  mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Perguruan Tinggi, Swasta, khususnya Masyarakat, harus terlibat secara bersama-sama dalam mendorong dan mensukseskan Program-program Prioritas dari Pemerintah," tuturnya.

Wiratno berharap, semoga melalui kerjasama ini, masyarakat mendapatkan manfaat dari kawasan konservasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, selain itu, masyarakat juga harus bisa mengawal dalam bentuk dukungan kerjasama penguatan fungsi kepada TNBK dan TNDS, agar dapat memberikan manfaat bagi upaya pelestarian Sumber Daya Alam dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya,  harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBTNBKDS, Ir.Arief Mahmud, M.Si menyatakan, bahwa inisiatif membangun kerjasama dengan berbagai pihak ini, didasari oleh kondisi Organisasi BBTNBKDS yang saat ini masih mengalami keterbatasan, baik dari sisi SDM, anggaran, serta Sarana maupun Prasarana. "Sementara saat ini kami dimandatkan dua Kawasan Taman Nasional,  yakni TNBK seluas 816.693 Ha dan TNDS seluas 127.939 Ha," jelasnya.

Namun dengan adanya dukungan dan kerjasama dari Pemkab, Perguruan tinggi, LSM dan Kelompok Masyarakat ini, diharapkan beban pengelolaan dua Kawasan Taman Nasional tersebut akan lebih ringan. "Tentunya target pengelolaan yang dimandatkan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNBK dan TNDS, serta Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KSDAE dapat tercapai dengan baik," pungkasnya.  [Amr/Red]