Recent comments

  • Breaking News

    Tahun Depan, Sutarmidji Mulai Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga SMA

    Sutarmidji saat diwawancarai wartawan usai pelantikan.
    JAKARTA, Uncak.com - Gubernur Kalbar Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Jokowi di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30 WIB dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik. Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.

    “Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA/SMK Negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.

    Selain fokus pada pendidikan, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria Norsan, juga lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kesehatan.Sebab kata dia, bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.

    “Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti menurunkan angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” ujar orang nomor satu di Kalbar itu.

    Dijelaskannya bahwa, ia akan segera mempersiapkan penyusunan APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran. Menurutnya, masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning dan e-Budgeting harus digunakan.

    “Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung  membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

    Lebih lanjut Midji mengatakan, apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan APBD tersebut.

    “Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti, saya akan minta pendampingan KPK,” ungkapnya.

    Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.

    “Program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya sekalipun ada moratorium pemekaran,” tegasnya.

    Penulis: Tim Liputan
    Editor   : Noto

    1 komentar:

    Post Top Ad

    Computer Pro

    Post Bottom Ad

    Computer Pro