Recent comments

  • Breaking News

    Wakil Bupati Sampaikan Nota Keuangan APBD 2022


    Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat menyerahkan draf Raperda Nota Keuangan APBD 2022 ke DPRD Kapuas Hulu. Istimewa

    KAPUAS HULU - Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat secara resmi menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, Rabu (24/11/2021).

     Nota keuangan APBD tahun depan tersebut dibacakan secara langsung Wakil Bupati dalam forum rapat paripurna DPRD Kapuas Hulu. 

    Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menyampaikan bahwa, APBD tersebut sangat penting dan sebagai wujud implementasi visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kapuas Hulu 2021-2026.
     
    "APBD ini kita susun dengan melihat kemampuan anggaran daerah dan aspek lainnya," katanya. 

    Wabup menjelaskan program prioritas di tahun 2022 ada 27 poin. Beberapa diantaranya terkait dengan Birokrasi sederhana berbasis teknologi, infrastruktur dasar, kantor pelayanan publik, penanganan covid19, rumah singgah masyarakat miskin dan sakit dari pedalaman, jaringan pengaman sosial untuk mendorong legalitas kratom dan lain sebagainya.

     "Prioritas yang utama memang pelayanan pemerintahan ke masyarakat, maka seperti yang telah diprogramkan pak Bupati dan dewan kemaren, tetap gedung pelayanan satu atap yang kita utamakan," ujarnya.

    Selain itu kata Wabup, tentang rumah singgah bagi warga kurang mampu yang mau berobat atau yang mau melahirkan dirumah sakit, sementara sudah disiapkan di Jalan KS Tubun Putussibau. Namun pihaknya akan berupaya agar pembangunan fisik yang lebih baik di tahun 2023. 

    "Ini memang janji saya dan pak Bupati dengan masyarakat saat kampanye, kami akan merealisasikan fisik yang representatif mungkin di 2023. Kalau tahun ini anggaran sangat terbatas," jelasnya. 

    Sementara Razali Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu mengatakan, terkait APBD tahun 2022 yang diusulkan eksekutif Kapuas Hulu adalah sebagai berikut, Anggaran Pendapatan Rp 1,566 triliun lebih dan Anggaran Belanja Rp 1,586 triliun lebih.

     "Raperda ini akan mendapat tanggapan pemandangan umum fraksi-fraksi sesuai jadwal yang ditentukan," pungkasnya. (rin)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    kmiklan
    kmiklan

    Post Bottom Ad

    kmiklan