Recent comments

  • Breaking News

    Fabianus Kasim: Pemerintah Terlalu Dini Mendiskreditkan LSM AGRA

    Fabianus Kasim, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Partai Hanura.
    PUTUSSIBAU, Uncak.com - Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat baru-baru ini tentang aktifitas yang dilakukan oleh LSM AGRA, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Partai Hanura, Fabianus Kasim mengatakan bahwa oknum pejabat di Pemda Kapuas Hulu maupun pada instansi terkait, masih terlalu dini dalam mendiskreditkan Organisasi Masyarakat  (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  yang ada di Kapuas Hulu terutama LSM Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

    "Saya rasa LSM AGRA sama seperti LSM lainnya, seperti LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Lanting Borneo serta masih banyak lagi LSM lainnya," ujarnya kepada Media ini, Senin (8/5/17).

    Apalagi lanjut Kasim, pemerintah beropini menjustifikasi bahwa masyarakat telah melawan negara, terutama masyarakat suku Dayak Punan dan suku Dayak Bukat, serta berbagai macam suku yang ada di Kapuas Hulu.

    Masyarakat disana tidak pernah berniat atau berpikiran untuk melawan pemerintah, oleh sebab itu, pemerintah jangan membuat opini atau informasi yang macam-macam dan sembarangan, nanti pada akhirnya merugikan komunitas tertentu. “Harusnya di cek serta dipastikan terlebih dahulu aktifitas LSM AGRA, baru bisa beropini dengan tidak berasumsi, apalagi LSM AGRA yang dianggap menghasut dan memprovokasi masyarakat disana," terangnya.

    LSM yang sebenarnya patut dicurigai lanjut Kasim adalah LSM Internasional, sebab LSM tersebut melakukan pemetaan dari udara untuk mengambil tanah air dan isi perut bumi, serta hasil kekayaan alam kita, tuturnya.

    Menurut Kasim, Undang-Undang menyatakan bahwa masyarakat adat itu sudah ada sejak lama sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Proklamirkan, salah satunya yakni hukum adat yang sudah sejak lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

    Sebagai Wakil Rakyat, tentunya dirinya tidak mau rakyatnya dituding dengan hal-hal negatif. "Masyarakat itu harusnya dilayani dengan baik, diayomi, dicerdaskan dan dijauhkan dari rasa takut karna intimidasi, jika masyarakat miskin dan bodoh maka sama halnya bahwa pemerintah telah gagal dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik,"  jelasnya.

    Kasim menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kapuas Hulu, untuk tidak takut berbicara dalam mengkritisi Pemerintah dan DPRD, sebab kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945. "Tentunya mengkritisi dalam bentuk membangun, serta mengkoreksi agar menemukan titik permasalahan," ungkapnya.

    Kasim meminta kepada Dinas atau Instansi terkait agar tidak merasa benar sendiri, arogan dan anti kritik atau menganggap tidak pernah ada masalah, sebab kita yakini bersama bahwa Pemerintah Pusat sangat bijak dalam menyikapi persoalan yang ada di masyarakat.

    Peraturan perundang-undangan saja bisa dirubah dan diamandemen untuk disesuaikan demi kepentingan serta kondisi suatu bangsa dan masyarakat. “Maka kalau ada masyarakat yang teriak, itu adalah akumulasi dari penderitaan masyarakat yang selama ini di abaikan pemerintah, " pungkasnya.  [Noto/Red]

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Uncak

    Post Bottom Ad

    Uncak