Apel di Mapolres, Bupati Nasir Bacakan Amanat Kapolri

Bupati Kapuas Hulu saat pimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kapuas 2018 dan membacakan amanat Kapolri di halaman apel Mapolres Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, SH, menjadi Inspektur upacara (Irup) dalam rangka apel gelar pasukan operasi ketupat Kapuas tahun 2018, bertempat di Mapolres Kapuas Hulu, yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, Rabu (6/6/2018).

Hadir dalam acara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi, S.I.K, M.H, Kajari, Kasdim 1206/Pts, Perwakilan dari Batalyon Inf Raidersus 644/Wls, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Dan Subden Pom, Kadis PU, Tokoh Agama Islam dan Nasrani, Ketua Pemuda Pancasila, Kepala Bank BRI cabang Putussibau, Kepala Bank BNI cabang Putussibau, Ketua DAD dan tamu undangan lainnya.

Operasi Ketupat Kapuas 2018 itu akan berlangsung selama 18 hari, dimulai dari tanggal 7 - 24 Juni 2018 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Operasi Ketupat itu menurunkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan, yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda, serta stakeholders terkait, dan elemen masyarakat lainnya.

Bupati Kapuas Hulu saat periksa pasukan.

"Rencana operasi disusun melalui serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Ramadniya pada tahun 2017. Disertai analisa potensi gangguan kamtibmas di tahun 2018. Sehingga pada pelaksanaan operasi tahun ini, setidaknya terdapat 4 (empat) potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama," ujar Bupati Kapuas Hulu saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi M.Tito Karnavian.

Masih dalam amanatnya, potensi kerawanan pertama adalah stabilitas harga dan  ketersediaan bahan pangan. Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.

"Hal itu dapat diwujudkan berkat kerjasama dari semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun Satgas Pangan Polri," ucapnya.

Pada tahun ini lanjutnya, potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan. Upaya penimbunan oleh kelompok kartel atau mafia pangan, maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan.

"Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dan langkah proaktif dari  stakeholders terkait guna mengatasi hal ini," ujarnya.

Potensi kerawanan kedua adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik.

Hasil survey jalan yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, maupun Dinas Jasa Marga, dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik lebaran.

"Sehubungan dengan hal tersebut, saya memberikan penekanan kepada seluruh personel terutama pada titik rawan macet dan titik rawan kecelakaan, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat. Berbagai strategi bertindak yang telah ditetapkan agar diikuti dengan baik. Optimalkan pelayanan pada 3.097 Pos Pengamanan, 1.112 Pos Pelayanan, 7 Pos Terpadu, dan 12 Pos Check Point yang tergelar selama penyelenggaraan operasi," jelasnya.

Potensi kerawanan ketiga yang juga harus diantisipasi adalah potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti curat, curas, curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal, dan hipnotis.

Untuk itu, para Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah pre-emtif maupun preventif yang diperlukan, sehingga bisa menekan potensi yang ada.

"Saya juga berharap, agar seluruh Kasatwil dapat terus menerus berkoordinasi dengan pihak Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana alam," ungkapnya.

Potensi kerawanan keempat adalah, ancaman tindak pidana terorisme. Guna mengantisipasi potensi aksi terorisme.

"Saya menekankan kepada seluruh Kasatwil untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas (preemtif strike), melalui optimalisasi peran Satgas Anti Teror di seluruh Polda jajaran," katanya.

Di samping itu, pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, Mako Polri, serta aspek keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian. Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata (buddy system).

"Khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus menerus meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan TNI serta stakeholders terkait lainnya," pungkas Bupati diakhir bacakan amanat Kapolri sebagaimana rilis yang diterima uncak.com.  [Noto]