Recent comments

  • Breaking News

    Gelar Raker, Komisi II DPR-RI Apresiasi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

    Anggota Komisi II DPR-RI, Drs. Cornelis MH, saat menghadiri rapat kerja secara virtual.

    LANDAK, Uncak.com - Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH menghadiri Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu secara virtual dan fisik dengan berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19, Selasa, (19/1/2021). 

    Kepada awak media, Drs. Cornelis, MH, menyampaikan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI, dimana Komisi II DPR-RI mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kementrian Dalam Negeri, KPU RI Bawaslu RI, DKPP RI, Partai Politik, Pasangan Calon, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, TNI, Satgas Penanganan COVID-19 dan seluruh Rakyat Indonesia. 

    "Ucapan Terimakasih dan apresiasi yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI kepada semua yang terlibat dan mensukseskan atau mendukung terselengaranya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dapat dinilai sukses," ucap Cornelis. 

    Cornelis menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI menilai masih perlu dilakukan evaluasi. 

    "Hasil evaluasi Komisi II DPR RI masih menemukan pelanggaran atau sangketa Pilkada, masih ada indikasi praktik politik uang (money politic), masih ada ditemukanya permasalahan dalam daftar pemilih tetap, pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, lemahnya komunikasi dan koorsinasi antara penyelengaraan pemilu," terang Cornelis. 

    Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada serentak Tahun 2020 tersebut, Komisi II DPR RI membentuk panitia kerja (Panja). 

    "Permasalahan yang terjadi di pilkada serentak Tahun 2020 akan segera dievaluasi oleh Komisi II DPR RI," tegasnya. [Noto]

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Ukiklan

    Post Bottom Ad

    Ukiklan Ukiklan