Imigrasi Putussibau Perkuat Koordinasi Antar Instansi, Fokus pada Pengawasan Orang Asing

Rakor TIMPORA di Badau.

KAPUAS HULU, UNCAK.com - Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, di Aula Pasar Wisata PLBN Badau, Jumat (9/5/2025).

Kegiatan itu merupakan agenda rutin, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Uray Aliandri, saat memberikan kata sambutan.

Rapat itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi, diantaranya perwakilan dari Kecamatan Badau, Kepala Desa Badau, Kepala Desa Sebindang dan Kepala Desa Janting.

Hadir pula Administrator PLBN Badau, perwakilan Satgas Pamtas Yonzipur 5/ABW, Koramil 1206-04/Badau, Polsek Badau dan unsur CIQS PLBN Badau serta satuan intelijen wilayah Kapuas Hulu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Uray Aliandri, pada kesempatan itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah perbatasan.

"Pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Imigrasi semata, namun diperlukan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hanya dengan sinergi, kita bisa menjamin keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Plh. Kasubsi Teknologi Informasi dan Intelijen Keimigrasian, Muhammad Fahrul Rizki, yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan itu menyoroti pentingnya sinergi antar instansi di wilayah perbatasan, mengingat Kecamatan Badau merupakan pintu masuk strategis antar negara yang rawan terhadap pelanggaran keimigrasian dan kejahatan trans nasional.

Adapun terkait pelanggaran keimigrasian yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA), ia menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi mencakup penyalahgunaan izin tinggal, overstay, masuk tanpa dokumen hingga keterlibatan dalam tindak pidana narkotika.

"Dalam konteks pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), peran aktif TIMPORA sangat dibutuhkan melalui upaya deteksi dini, pemantauan pergerakan orang asing, pelaksanaan operasi gabungan di jalur rawan, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya TPPO," jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, koordinasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan, guna mendukung pengawasan orang asing yang lebih optimal, efektif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Badau. (nt/ril)