Mencegah Karhutla Lebih Murah Dibanding Menanggulangi
 |
| Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Untad Dharmawan, saat diwawancarai wartawan, di ruang BBTNBKDS, Putussibau, Kapuas Hulu. |
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Untad Dharmawan, mengatakan, pertemuan dengan sejumlah pihak tersebut bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan Karhutla yang selama ini telah sangat banyak memakan biaya.
"Selama ini, setiap tahun kita disibukkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Dimana permasalahan tersebut tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun meski telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Namun, upaya tersebut lebih kepada upaya penanggulangan, bukan pencegahan," ujar Untad, ditemui langsung di Putussibau, Rabu sore.
Meski tindakan penanggulangan dari pemerintah itu sangat baik lanjut Untad, namun yang harus dipikirkan saat ini ialah bagaimana untuk tahun kedepannya.
"Kedepannya harus ada upaya-upaya pencegahan dari awal, agar kejadian serupa tidak terjadi berulang-ulang terutama pada musim kemarau sehingga kita tidak repot lagi dengan urusan penanggulangan. Karena kalau soal penanggulangan pemadaman, biayanya tidak kecil, belum lagi kerugian ekonomi dan lainnya seperti kesehatan, transportasi dan pendidikan," tuturnya.
Dijelaskannya, munculnya masalah Karhutla terus-menerus selama ini, seolah pemerintah tidak mampu mengatasinya. Padahal pemerintah sudah berbuat maksimal, dengan segala upaya penanggulangan, khususnya penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
"Kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berinisiatif membuat langkah kedepan bagaimana caranya dari sektor kehutanan bisa berkontribusi dalam rangka mencegah terjadinya kasus serupa di musim kemarau tahun depan. Lebih baik kita mencegah daripada menanggulangi. Sebab biaya menanggulangi lebih besar daripada mencegah," papar Untad.
Lebih lanjut Undad mengatakan, di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, terdapat 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru dibentuk pada Tahun 2017 lalu. Dimana Dinas Kehutanan merupakan satu-satunya sektor yang mempunyai unit manajemen di tingkat tapak.
"Di area-area tertentu, ada unit manajemen KPH yang bertanggungjawab. Sementara khusus di Kapuas Hulu sendiri terdapat tiga KPH di area kawasan hutan yakni KPH Lintas Selatan, Utara dan Timur. Namun personilnya untuk di Kalbar pada umumnya masih sangat terbatas, serta sumber daya dan kompetensi juga masih sangat terbatas," terangnya.
Terbatasnya personil tersebut tambah Untad, membuat kelabakan ketika terjadi kebakaran pada waktu lalu.
"Untuk tahun depan, kita akan mendorong teman-teman agar siap menghadapi dan mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan. Dimana masing-masing KPH tersebut harus mampu menyusun rencana, aksi operasi dan menyusun standar operasional prosedur dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ungkapnya.
Dikatakan Untad, pertemuan tersebut merangkul semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat hingga elemen dan tokoh lainnya.
"Langkah ini dilakukan terlebih pada pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar," pungkasnya. [Noto]
About ArtikelPublik
Tidak ada komentar